Hari Antikorupsi Sedunia: Jokowi Minta Buron di Luar dan Dalam Negeri Terus Dikejar

Presiden Joko Widodo membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (9/12) hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta agar buron-buron kasus korupsi terus dikejar, baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri.

Awalnya, Jokowi meminta KPK dan Kejaksaan Agung untuk berupaya semaksimal mungkin dalam menindak tindak pidana pencucian uang dan memulihkan keuangan negara. Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki kerjasama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana.

"Kita juga sudah memiliki beberapa kerja sama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana. Perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana treaty on mutual legal assistance telah kita sepakati dengan Swiss dan Rusia," papar Jokowi. "Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri."

Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar para buron korupsi terus dikejar. Begitu pula dengan aset kasus korupsi yang disembunyikan.

"Oleh karena itu, buron-buron pelaku korupsi bisa terus dikejar, baik di dalam maupun di luar negeri," tegas Jokowi. "Aset yang disembunyikan oleh baik para mafia, mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, mafia tanah bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili."

Menurut Jokowi, masyarakat menunggu hasil nyata dari pemberantasan korupsi. Hasil tersebut harus dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Melalui terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah dan terjangkau, pembukaan lapangan kerja baru yang lebih bertambah dan berlimpah, serta harga kebutuhan pokok yang lebih murah," paparnya.

Di sisi lain, Ketua KPK Firli Bahuri sempat membeberkan prestasi lembaganya pada Hakordia tahun ini. Menurut Firli, KPK telah menjerat 1.291 tersangka dengan yang terbanyak adalah pihak swasta atau pelaku usaha sampai 300 orang.

"Khusus 2021, KPK dalam kegiatan bantu pemerintah tingkatkan pendapatan keuangan negara. KPK telah catatkan pengembalian kerugian negara sebesar Rp2,6 triliun untuk tahun 2021. Di samping itu KPK juga selamatkan potensi keuangan negara Rp46,5 triliun," jelas Firli.

Berbagi :